Dilema polisi menghadapi aksi unjuk rasa
Selasa
sore lalu (11/06) saat melewati kawasan Piccadilly Circus, di pusat
kota London, saya melihat puluhan kendaraan polisi berjejer di pinggir
jalan.
Anggota polisi dengan seragam hitam berbaris memblokir jalan, sementara banyak lainnya yang berlarian ke sana ke mari.
Kawasan yang sibuk dengan turis ini pun menjadi makin ramai.
Sepertinya sedang terjadi insiden serius.
Belakangan saya ketahui kepolisian London tengah menggerebek dan
menangkap orang-orang yang merencanakan menggelar demonstrasi di
sela-sela pertemuan puncak negara-negara G8.
Tindakan tegas polisi mencegah unjuk rasa dan menankap 57 orang ini menuai kecaman.
ST Vaughan yang tinggal di Birmingham, melalui surat pembaca di
harian Metro, menyebut tindakan polisi menyerang para demonstran tidak
bisa diterima.
Ia membandingkan aksi polisi ini dengan penanganan terhadap para petambang yang berunjuk rasa 30 tahun silam.
Menurut Vaughan polisi Inggris tetap sama dan tak berubah.
"Polisi masih brutal dan ini mengancam kebebasan untuk menyampaikan pendapat," tulis Vaughan.
Fumi Baker yang tinggal di East Sussex tidak sependapat dengan Vaughan.
Sebagai warga Inggris, Baker memahami tindakan tegas yang diambil
polisi. Ia menyinggung insiden pada 2010 dan 2011, yang bermula dari
aksi protes damai, kemudian berakhir dengan kerusuhan serius.
Relatif lunak
"Saya lebih memilih polisi tegas melindungi ketertiban kota daripada melihat rumah saya hangus terbakar," kata Baker.
Sementara itu A Waters di Newcastle mengatakan bahwa pendekatan dan taktik polisi Inggris menghadapi demonstran jauh lebih lunak dari pada rekan-rekan sejawat mereka di negara-negara lain, termasuk Eropa.
Membaca debat ini saya teringat dengan berita-berita tentang cara
polisi London mengatasi unjuk rasa. Di antaranya tentang kerusuhan pada
2011 yang berujung dengan pembakaran di sejumlah titik di ibukota
Inggris.
Beberapa kalangan, termasuk beberapa politisi, mengatakan kecewa
dengan kinerja polisi -terutama di London- yang tidak menggunakan meriam
air untuk membubarkan massa.
Saya bisa memahami dilema ini.
Polisi di Inggris -yang memang bebas dari pengaruh pemerintah dan
didanai langsung dari pajak rakyat- harus mengukur secara hati-hati
tindakan mereka.
Di satu sisi mereka berkewajiban menjalankan tugas inti mereka,
yaitu: melindungi orang atau properti, menjaga keteriban umum, dan
mencegah kejahatan.
Di sisi lain, pemenuhan tugas-tugas tersebut juga mewajibkan mereka
untuk menjalakannya dalam koridor hukum dan hak asasi manusia.
Mencari keseimbangan dari dua aspek ini tentu tidak mudah. Tapi itu juga mungkin 'seninya' menjadi polisi di Inggris.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar