Rabu, 03 Juli 2013
Pemerintah Indonesia memandang penting peningkatan kerjasama lingkungan
hidup khususnya tentang Reducing Greenhouse Gas Emissions from
Deforestation and Forest Degradation (REDD+) dengan Pemerintah Norwegia.
Pernyataan tersebut disampaikan Menlu RI, Marty Natalegawa kepada pers
setelah melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri
Norwegia, Espen Barth Eide di Gedung Pancasila, Kemlu, Selasa pagi,
(03/07).
Tentang kerjasama tersebut, Menlu RI menjelaskan perkembangan yang telah dilakukan di Indonesia antara lain pelaksanaan berbagai proyek di Kalimantan Tengah sebagai propinsi percontohan REDD+, perpanjangan moratorium pemberian izin tebang kawasan hutan primer dan lahan gambut, serta pelibatan organisasi internasional seperti UNDP dalam proyek REDD+ di Indonesia.
Sedangkan Menlu Norwegia melihat telah adanya kerjasama yang positif diantara kedua negara mengenai REDD+. Hal itu dikatakannya dengan mengacu pada keputusan Pemerintah Indonesia memperpanjang moratorium pemberian izin tebang. Namun terlebih dari itu, Menlu Norwegia memuji kepemimpinan Presiden Yudhoyono yang dianggapnya telah memberikan perhatian dan mengeluarkan kebijaksanaan yang bisa mengajak masyarakat Indonesia untuk lebih sadar terhadap isu lingkungan hidup.
Kesepakatan kedua negara mengenai REDD+ telah dituangkan dalam Letter of Intent on Cooperation on REDD+ yang ditandatangani Menlu RI dan Menteri Lingkungan dan Pembangunan Internasional Norwegia di sela-sela kunjungan Presiden RI ke Norwegia di Oslo pada tanggal 26 Mei 2010. Dalam kesepakatan tersebut, Norwegia menyepakati bantuan dana (hibah) sampai dengan US$ 1 milyar kepada Indonesia. LoI tersebut memiliki nilai yang sangat strategis karena menunjukkan komitmen Norwegia untuk membantu negara-negara pemilik hutan tropis seperti Indonesia guna mengurangi emisi gas rumah kaca yang terjadi akibat kerusakan hutan (REDD+).
Pada pertemuan tersebut, kedua Menteri telah menyepakati mekanisme bilateral untuk memajukan hubungan dan kerja sama, baik pada tatanan bilateral ataupun pada tatanan regional dan global. Mekanisme penguatan kerja sama tersebut kemudian dituangkan dalam MoU tentang Pembentukan Komisi Bersama untuk Kerja Sama Bilateral RI-Norwegia (MoU on the Establishment of Joint Commission for Bilateral Cooperation) yang ditandatangani kedua Menlu selepas pertemuan bilateral. Melalui mekanisme tersebut, kedua negara bertekad untuk mengintensifkan kerja sama konkret di berbagai bidang dan meningkatkan upaya bersama dalam menghadapi tantangan regional dan global.
Pada konperensi pers ini, Menlu RI juga menyampaikan adanya pembicaraan mengenai kerja sama kedua negara dalam kerangka Bali Democracy Forum (BDF) yang dilaksanakan oleh Institute for Peace and Democracy (IPD). Berkaitan dengan kerja sama di bidang HAM, kedua Menlu menyepakati untuk mendorong implementasi konkret hasil-hasil pertemuan Dialog HAM RI-Norwegia yang diselenggarakan di sela-sela kunjungan Putra Mahkota Norwegia pada bulan November tahun lalu.
Di bidang pertahanan dan keamanan, kedua Menlu telah membahas upaya untuk meningkatkan kerja sama dalam pengembangan program studi Universitas Pertahanan Indonesia (Indonesian Defence University), serta kerja sama di bidang operasi perdamaian, dan pelatihan militer.
Sedangkan dalam masalah keamanan regional, Menlu RI menyebutkan mengenai aksesi oleh Norwegia atas Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC). Penandatanganan aksesi dilakukan Menlu Norwegia bersama dengan 10 Menlu ASEAN pada 1 Juli 2013, disela-sela pelaksanaan 46th AMM/PMC/20th ARF/3rd EAS FMM di Bandar Seri Begawan. Menurut Menlu RI hal ini sejalan dengan keinginan Indonesia untuk terus mengikut-sertakan dan memperluas pembicaraan tentang perdamaian dan keamanan kawasan dengan pihak-pihak di luar kawasan Asia Tenggara.
Dalam bagian lain konperensi pers, Menlu Norwegia, Espen Barth Eide menyambut baik adanya peningkatan hubungan perdagangan dan investasi Norwegia dan Indonesia. Dikatakannya bahwa pebisnis Norwegia di Indonesia telah menyampaikan angka pertumbuhan sekitar 7% dari tahun sebelumnya untuk tingkat perdagangan kedua negara. Siaran Pers dari Direktorat Eropa Barat Kemlu RI menyebutkan perdagangan kedua negara pada tahun 2012 tercatat sebesar US$ 321, 88 juta dan untuk periode Januari-Maret 2013, tercatat sebesar US$ 84,58 juta, meningkat 7,35% dibanding periode yang sama pada tahun 2012 sebesar US$ 78,79 juta. Adapun produk utama / komoditi utama ekspor Indonesia ke Norwegia meliputi antara lain pakaian jadi, alas kaki, alat komunikasi, dan furnitur.
Bidang usaha investasi yang diminati Norwegia di Indonesia antara lain di bidang perikanan, migas, industri kertas, industri kimia dasar, industri logam dasar, konstruksi, alat pengangkutan, komunikasi, dan jasa. Khusus untuk 2012, nilai investasi Norwegia sebesar US$ 7,8 juta. Sedangkan untuk periode 2010-2012, nilai realisasi investasi Norwegia berjumlah sebesar US$ 14,40 juta.
Kedua Menlu juga menyambut baik kesepakatan dan implementasi kerja sama di bidang pengembangan industri perikanan melalui pengaturan food safety and quality assurance produk perikanan kedua negara dan kerja sama di bidang pengembangan teknologi bawah tanah (tunneling and underground technology) oleh kementerian terkait kedua negara.
Dalam upaya meningkatkan kerja sama ekonomi Indonesia dengan negara-negara yang tergabung dalam European Free Trade Association (EFTA), Kedua Menlu sepakat untuk mendorong penyelesaian negosiasi Indonesia-European Free Trade Association Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA) yang telah mengalami 8 (delapan) kali perundingan (terakhir di Solo). Norwegia sebagai salah satu negara anggota EFTA akan menjadi tuan rumah untuk perundingan IE-CEPA berikut pada bulan Oktober 2013 mendatang.
Hubungan bilateral yang dimulai sejak Januari 1951 berlangsung dengan baik dan intensif. Menteri Luar Negeri Espen Barth Eide terakhir berkunjung ke Indonesia dalam rangka menghadiri pertemuan Bali Democracy Forum ke-V pada bulan November 2012. (Sumber : Dit. Eropa Barat/Dit. Infomed, ed. AS)
Tentang kerjasama tersebut, Menlu RI menjelaskan perkembangan yang telah dilakukan di Indonesia antara lain pelaksanaan berbagai proyek di Kalimantan Tengah sebagai propinsi percontohan REDD+, perpanjangan moratorium pemberian izin tebang kawasan hutan primer dan lahan gambut, serta pelibatan organisasi internasional seperti UNDP dalam proyek REDD+ di Indonesia.
Sedangkan Menlu Norwegia melihat telah adanya kerjasama yang positif diantara kedua negara mengenai REDD+. Hal itu dikatakannya dengan mengacu pada keputusan Pemerintah Indonesia memperpanjang moratorium pemberian izin tebang. Namun terlebih dari itu, Menlu Norwegia memuji kepemimpinan Presiden Yudhoyono yang dianggapnya telah memberikan perhatian dan mengeluarkan kebijaksanaan yang bisa mengajak masyarakat Indonesia untuk lebih sadar terhadap isu lingkungan hidup.
Kesepakatan kedua negara mengenai REDD+ telah dituangkan dalam Letter of Intent on Cooperation on REDD+ yang ditandatangani Menlu RI dan Menteri Lingkungan dan Pembangunan Internasional Norwegia di sela-sela kunjungan Presiden RI ke Norwegia di Oslo pada tanggal 26 Mei 2010. Dalam kesepakatan tersebut, Norwegia menyepakati bantuan dana (hibah) sampai dengan US$ 1 milyar kepada Indonesia. LoI tersebut memiliki nilai yang sangat strategis karena menunjukkan komitmen Norwegia untuk membantu negara-negara pemilik hutan tropis seperti Indonesia guna mengurangi emisi gas rumah kaca yang terjadi akibat kerusakan hutan (REDD+).
Pada pertemuan tersebut, kedua Menteri telah menyepakati mekanisme bilateral untuk memajukan hubungan dan kerja sama, baik pada tatanan bilateral ataupun pada tatanan regional dan global. Mekanisme penguatan kerja sama tersebut kemudian dituangkan dalam MoU tentang Pembentukan Komisi Bersama untuk Kerja Sama Bilateral RI-Norwegia (MoU on the Establishment of Joint Commission for Bilateral Cooperation) yang ditandatangani kedua Menlu selepas pertemuan bilateral. Melalui mekanisme tersebut, kedua negara bertekad untuk mengintensifkan kerja sama konkret di berbagai bidang dan meningkatkan upaya bersama dalam menghadapi tantangan regional dan global.
Pada konperensi pers ini, Menlu RI juga menyampaikan adanya pembicaraan mengenai kerja sama kedua negara dalam kerangka Bali Democracy Forum (BDF) yang dilaksanakan oleh Institute for Peace and Democracy (IPD). Berkaitan dengan kerja sama di bidang HAM, kedua Menlu menyepakati untuk mendorong implementasi konkret hasil-hasil pertemuan Dialog HAM RI-Norwegia yang diselenggarakan di sela-sela kunjungan Putra Mahkota Norwegia pada bulan November tahun lalu.
Di bidang pertahanan dan keamanan, kedua Menlu telah membahas upaya untuk meningkatkan kerja sama dalam pengembangan program studi Universitas Pertahanan Indonesia (Indonesian Defence University), serta kerja sama di bidang operasi perdamaian, dan pelatihan militer.
Sedangkan dalam masalah keamanan regional, Menlu RI menyebutkan mengenai aksesi oleh Norwegia atas Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC). Penandatanganan aksesi dilakukan Menlu Norwegia bersama dengan 10 Menlu ASEAN pada 1 Juli 2013, disela-sela pelaksanaan 46th AMM/PMC/20th ARF/3rd EAS FMM di Bandar Seri Begawan. Menurut Menlu RI hal ini sejalan dengan keinginan Indonesia untuk terus mengikut-sertakan dan memperluas pembicaraan tentang perdamaian dan keamanan kawasan dengan pihak-pihak di luar kawasan Asia Tenggara.
Dalam bagian lain konperensi pers, Menlu Norwegia, Espen Barth Eide menyambut baik adanya peningkatan hubungan perdagangan dan investasi Norwegia dan Indonesia. Dikatakannya bahwa pebisnis Norwegia di Indonesia telah menyampaikan angka pertumbuhan sekitar 7% dari tahun sebelumnya untuk tingkat perdagangan kedua negara. Siaran Pers dari Direktorat Eropa Barat Kemlu RI menyebutkan perdagangan kedua negara pada tahun 2012 tercatat sebesar US$ 321, 88 juta dan untuk periode Januari-Maret 2013, tercatat sebesar US$ 84,58 juta, meningkat 7,35% dibanding periode yang sama pada tahun 2012 sebesar US$ 78,79 juta. Adapun produk utama / komoditi utama ekspor Indonesia ke Norwegia meliputi antara lain pakaian jadi, alas kaki, alat komunikasi, dan furnitur.
Bidang usaha investasi yang diminati Norwegia di Indonesia antara lain di bidang perikanan, migas, industri kertas, industri kimia dasar, industri logam dasar, konstruksi, alat pengangkutan, komunikasi, dan jasa. Khusus untuk 2012, nilai investasi Norwegia sebesar US$ 7,8 juta. Sedangkan untuk periode 2010-2012, nilai realisasi investasi Norwegia berjumlah sebesar US$ 14,40 juta.
Kedua Menlu juga menyambut baik kesepakatan dan implementasi kerja sama di bidang pengembangan industri perikanan melalui pengaturan food safety and quality assurance produk perikanan kedua negara dan kerja sama di bidang pengembangan teknologi bawah tanah (tunneling and underground technology) oleh kementerian terkait kedua negara.
Dalam upaya meningkatkan kerja sama ekonomi Indonesia dengan negara-negara yang tergabung dalam European Free Trade Association (EFTA), Kedua Menlu sepakat untuk mendorong penyelesaian negosiasi Indonesia-European Free Trade Association Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA) yang telah mengalami 8 (delapan) kali perundingan (terakhir di Solo). Norwegia sebagai salah satu negara anggota EFTA akan menjadi tuan rumah untuk perundingan IE-CEPA berikut pada bulan Oktober 2013 mendatang.
Hubungan bilateral yang dimulai sejak Januari 1951 berlangsung dengan baik dan intensif. Menteri Luar Negeri Espen Barth Eide terakhir berkunjung ke Indonesia dalam rangka menghadiri pertemuan Bali Democracy Forum ke-V pada bulan November 2012. (Sumber : Dit. Eropa Barat/Dit. Infomed, ed. AS)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar