Diperbaharui 14 June 2013, 11:50 AEST
O'Neill mengatakan, kunjungan ini menandakan hubungan bilateral yang semakin erat antara kedua negara bertetangga.
Ia mengatakan perdagangan akan menjadi fokus utama dengan suatu persetujuan kemitraan komprehensif mengenai hubungan ekonomi.
"Kami ingin mendorong kesempatan perdagangan dan investasi yang lebih besar antara kedua negara," katanya.
"Kami
ingin mengembangkan kesempatan ekonomi di sepanjang daerah perbatasan
dan memperkuat penanganan masalah-masalah perbatasan antara kedua
negara."
Yang menjadi masalah perbatasan adalah warga Papua Barat
yang mengungsi ke PNG dan laporan-laporan tentang pelanggaran HAM
terhadap para aktivis pro-kemerdekaan Papua Barat.
O'Neill
mengatakan, kebijakan PNG adalah bahwa Papua Barat sebagai bagian
integral dari Indonesia, tapi ia ingin membahas masalah-masalah
perbatasan.
"Kami berbesar hati oleh undangan dari pemerintah
Indonesia, melalui Presiden, yang untuk pertama-kalinya dalam sejarah
meminta Papua Nugini membantu menyelesaikan masalah-masalah di Papua
Barat," katanya.
"Kami menerima undangan itu dan kami akan
membahas secara positif masalah-masalah tersebut dengan Presiden dan
para pejabat pemerintah Indonesia."
O'Neill mengatakan, kabinet
PNG telah menyetujui sebuah perjanjian ekstradisi dengan Indonesia yang
akan dibahas dalam kunjungan itu.
Pembahasan mengenai persetujuan ekstradisi itu menyusul kasus Joko Chandra yang lari ke PNG dan menjadi warganegara PNG.
O'Neill mengatakan dirinya dan Presiden SBY belum membahas kasus ini.
"Keputusan
komisi tingkat menteri sudah final - Joko tetap sebagai warganegara
Papua Nugini sampai pengadilan memutuskan apakah kewarganegaraannya sah
atau tidak," katanya.
Peter O'Neill mengatakan para menteri siap
menandatangani persetujuan dan lebih dari 100 pengusaha juga akan ikut
dalam delegasi itu.
(sumber: Radio Australia)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar