Rusia tolak penyelidikan MH17

Mengutip berita di CNN. Rusia melalui hak veto menolak rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB pada hari Rabu (29/7), yang akan membentuk pengadilan internasional untuk menyelidiki penyebab jatuhnya pesawat Malaysia Airlines MH17 tahun lalu di Ukraina timur.

Dewan Keamanan PBB dipimpin oleh lima negara anggota tetap dan 10 negara anggota tidak tetap. Rusia, sebagai salah satu negara anggota tetap DK PBB, memiliki hak untuk memveto rancangan resolusi yang akan disahkan.

Proposal penyelidikan MH17 yang diajukan oleh Malaysia, Australia, Belanda, Belgia dan Ukraina ini didukung oleh 11 negara anggota DK PBB. Sementara, tiga negara DK PBB lainnya abstain, yaitu China, Angola dan Venezuela.

Hingga berita ini ditulis, tidak ada dukungan dari Rusia, Amerika Serikat, China, Inggris atau Perancis. Untuk dapat disahkan, rancangan resolusi penyelidikan MH17 memerlukan dukungan dari sembilan negara. Namun, rancangan resolusi ini tidak dapat disahkan karena Rusia memvetonya.

Pesawat MH17 yang membawa 298 penumpang ditembak jatuh di wilayah yang dikuasai separatis Ukraina yang didukung oleh Rusia, pada Juli 2014 lalu. Dua pertiga dari keseluruhan penumpang adalah warga negara Belanda.

"Siapapun yang bertanggung jawab atas insiden ini mungkin meyakini bahwa mereka dapat berlindung di balik veto Federasi Rusia. Mereka tak akan bisa lari dari keadilan," kata Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop di hadapan para dewan, dikutip dari Reuters, Rabu (29/7).

Komentar Bishop tersebut bukan tanpa alasan, karena terdapat 39 warga Australia tewas dalam penerbangan MH17. Bishop menekankan bahwa Australia, Belanda, Malaysia, Belgia dan Ukraina kini akan mencari mekanisme pengadilan alternatif.

Ukraina dan negara-negara Barat menuduh pemberontak di Ukraina timur menembak jatuh pesawat dengan rudal anti pesawat bersistem SA-11 buatan Rusia. Tuduhan tersebut ditolak Moskow.

Duta Besar AS untuk PBB, Samantha Power, mengecam veto Rusia dengan menyatakan bahwa "tidak akan ada veto yang akan melindungi kejahatan keji yang seharusnya diselidiki dan diadili ini."

"Upaya untuk menyangkal keadilan hanya akan mengintensifkan rasa sakit keluarga korban, yang telah mengalami hal yang berat. Ini semua merupakan efek dari veto Rusia hari ini," kata Power.

Rusia telah mengusulkan rancangan resolusi buatannya sendiri, yang mendorong peran PBB yang lebih besar dalam penyelidikan jatuhnya MH17. Meski demikian, resolusi buatan Rusia tidak mengatur adanya pengadilan bagi pihak yang bertanggung jawab.

Duta Besar PBB untuk Rusia, Vitaly Churkin, memaparkan bahwa terlalu dini untuk membentuk sebuah pengadilan internasional MH17. Churkin menyatakan bahwa proposal penyelidikan diajukan Malaysia dan sponsor lainnya berniatan politik, dan sudah pasti akan ditentang melalui veto.

"Dalam pandangan kami, proposal ini menunjukkan fakta bahwa tujuan politik lebih penting bagi mereka daripada tujuan praktis. Hal ini tentu saja disesalkan," kata Churkin.

"Rusia siap untuk bekerja sama dalam melakukan penyelidikan penuh, independen dan obyektif terkait kecelakaan ini," ujar Churkin melanjutkan.

Menteri Luar Negeri Belanda, Bert Koenders, memaparkan bahwa mekanisme penuntutan yang diajukan melampaui niatan politik.

"Saya tidak dapat mengerti bahwa suatu negara anggota Dewan Keamanan PBB menghalangi keadilan dalam tragedi yang telah mempengaruhi begitu banyak orang. Impunitas akan memberikan sinyal yang sangat berbahaya," kata Koenders.