Indonesia terpilih kembali menjadi anggota Open Government Partnership

Pemerintah Indonesia berhasil terpilih kembali sebagai anggota Open Government Partnership Steering Committee (OGP SC) periode 2015 – 2018 pada tanggal 5 Agustus 2015. Dalam pemilihan yang dilakukan secara online dari tanggal 1 – 30 Juli 2015 ini, lima negara OGP yaitu Indonesia, Chile, Romania, Tunisia, dan Sierra Leone bersaing guna menduduki tiga dari 11 kursi yang tersedia dalam OGP SC. Selain Indonesia, negara lain yang turut berhasil menjadi anggota OGP SC periode 2015 – 2018 adalah Chile dan Romania.

 

OGP sendiri merupakan sebuah gerakan internasional yang beranggotakan 66 negara dan bertujuan untuk memajukan prinsip-prinsip pemerintahan yang berlandaskan transparansi, akuntabilitas, pemberantasan korupsi, penguatan partisipasi publik, dan inovasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Inisiatif OGP dipahami sebagai sebuah misi yang memerlukan kerja sama lintas sektor, termasuk dari unsur pemerintah dan organisasi masyarakat sipil (civil society organizations/CSO), guna memastikan tercapainya tujuannya secara terintegrasi dan menyeluruh di semua lini.

Sebagai salah satu dari delapan pemrakarsa OGP, Indonesia memandang penting keanggotaan dalam OGP sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan visi dan misi pemerintahan yang transparan dan credible. Setelah turut membentuk OGP pada tahun 2011, Indonesia kemudian terpilih menjadi Ketua Pendukung OGP pada tahun 2013 dan Ketua Utama OGP pada tahun 2014.

Keanggotaan Indonesia ke dalam OGP membawa berbagai keuntungan, termasuk mendorong akselerasi reformasi birokrasi, seperti peningkatan layanan publik dan memperkuat upaya pencegahan korupsi, serta memberi masukan komprehensif ke dalam proses perumusan kebijakan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Di dalam negeri, Indonesia mencanangkan gerakan Open Government Indonesia (OGI). Tim Inti OGI dikoordinasi bersama oleh Kementerian Luar Negeri (cq. Ditjen Multilateral), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kantor Kepala Staf Presiden serta beranggotakan wakil dari Kementerian/Lembaga dan CSO terkait. Melalui OGI, Pemerintah berkomitmen untuk menjalankan program dan Rencana Aksi yang memperkokoh tiga pilar keterbukaan pemerintah, yaitu transparansi, partisipasi publik, dan inovasi.

Keberhasilan Indonesia pada pemilihan OGP SC kali ini merupakan keberhasilan Pemerintah yang kedua kali dalam menjadi anggota Komite Pengarah OGP. Sebelumnya pada tahun 2012, Pemerintah Indonesia juga telah diminta untuk menjadi anggota OGP SC. Keanggotaan Indonesia pada OGP SC periode 2015-2018 ini diharapkan semakin membuka peluang bagi Pemerintah untuk terus turut memimpin OGP dalam memajukan dan mempromosikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip good governance, baik pada tataran nasional, regional, maupun global.  (sumber: Kemenlu RI)