“Saya selaku presiden Republik Indonesia meminta maaf dan
meminta pengertian saudara saudara kami di Singapura dan Malaysia, tidak
ada niat Indonesia atas apa yang terjadi ini,” kata Presiden Yudhoyono
dalam konferensi pers di Istana Negara.
Yudhoyono juga mengklaim
telah menginstruksikan kepada Badan Nasional Penganggulangan Bencana,
BNPB untuk mengambil alih semua koordinasi upaya penanganan bencana asap
yang sebelumnya hanya ditangani oleh Pemerintah Propinsi Riau.
Dia menyebut kondisi saat ini sebagai “situasi darurat.”
“Dan kami bertanggung jawab untuk terus mengatasi apa yang sedang kami laksanakan sekarang ini,” katanya.
Menurutnya
Pemerintah Indonesia akan mengerahkan semua kemampuan dan sumber daya
serta meminimalisir kendala dana untuk menghentikan kebakaran hutan yang
menyebabkan kabut asap hingga ke negara tetangga Indonesia.
“Jadi tidak boleh ada hambatan anggaran yang penting digunakan dengan baik dan akuntabilitas tinggi,” jelas Yudhoyono.
Dia
juga merespon soal pernyataan sejumlah Menteri dalam kabinetnya yang
sempat menyampaikan soal keterkaitan bencana asap karena aksi
pembakarahan lahan dan hutan di wilayah konsesi lahan milik perusahaan
Singapura dan Malaysia.
Yudhoyono menegaskan agar pejabatnya berhati hati memberikan pernyataan.
“Kita berikan tugas ini kepada kepolisian dan penegak hukum untuk meng investigasi,” tegasnya.
Dia
mendukung jika nanti terbukti ada perusahaan asing atau perusahaan
lokal yang terlibat maka harus dilakukan tindakan tegas sesuai dengan
hukum di Indonesia.
BNPB menyebutkan pantauan satelit NOAA 18
menunjukan jumlah titik api meningkat baik di Riau menjadi 92 titik,
yang sebagian besar berada di daerah Rokan Hilir dan Bengkalis.
BNPB
bekerjasama dengan BPPT dan BMKG masih terus melakukan upaya pemadaman
melalui metode modifikasi cuaca dengan hujan buatan dan bom air.
Pemerintah daerah Riau sendiri telah memberlakukan status darurat
bencana kabut asap selama 30 hari kedepan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar