Menlu RI: Diplomat harus melayani

Jakarta - Diplomat Indonesia di masa kini tidak bisa disamakan dengan diplomat jadul. Itu akan terlihat jelas dari cara bekerja dan juga cara berpikirnya. Diplomat sekarang tidak bisa lagi minta dilayani, namun harus melayani. Mental ini harus betul-betul merasuk dalam hati, pikiran dan mengalir dalam darah para diplomat Indonesia.

Demikian pesan penting yang disampaikan oleh Menlu Retno Marsudi dalam pembukaan Rapat Koordinasi Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) yang dilaksanakan di Kementerian Luar Negeri, Jl Pejambon, Jakarta Pusat, Rabu (16/12/2014). Acara tersebut dihadiri Ketua BNP2TKI Nusron Wahid, wakil dari 27 kedutaan dan konsulat Indonesia di luar negeri, serta tamu undangan lainnya.

Menlu menegaskan bahwa perlindungan WNI dan badan hukum Indonesia di luar negeri merupakan salah satu prioritas dalam Kabinet Kerja yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Karenanya mental melayani harus menjadi salah satu persyaratan mutlak yang harus dimiliki oleh seorang diplomat.

Konsep melayani dan keberpihakan ini, harus diejawantahkan setidaknya dalam empat perilaku utama. Pertama, diplomat harus ramah dan tidak irit senyum. Sangat enteng menyapa siapapun WNI yang sedang berada di luar negeri. Kedua, harus bekerja secara cepat dan tepat. Tidak menunda pekerjaan sampai esuk hari bila bisa dikerjakan saat ini. Ketiga, kantor perwakilan RI di luar negeri harus memiliki hotline yang bisa dihubungi selama 24 jam. Bukan dipasang mesin jawab yang hanya bisa merekam tanpa mampu menyelesaikan. Terakhir, semua keputusan yang diambil harus akuntabel alias dapat dipertanggungjawabkan.

"Saya selalu tegas mengatakan zero tolerance terhadap korupsi. Saya tidak mau ada laporan adanya pembayaran pelayanan kecuali sesuai dengan ketentuan. Kalau itu sampai terjadi dan terbukti, maka akan diambil punishment yang tegas," ujar Retno dengan mimik serius.

Sementara itu Nusron Wahid menegaskan pihaknya juga sedang serius mengatasi masalah yang ada di hulu. Saat ini sedang dilakukan penataan-penataan termasuk memangkas birokrasi agar biaya menjadi TKI jauh lebih murah. Bahkan pihaknya juga tidak segan untuk 'menyikat' oknum-oknum yang bermain-main dalam urusan buruh migran.

"Sama dengan Menlu, saya tidak takut untuk bersih-bersih. Selama niatnya baik tidak perlu khawatir," ujarnya.

Menurut Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Ahmad Rusdi, kegiatan rakor ini akan berlangsung selama dua hari. Diharapkan kegiatan ini mampu menelurkan masukan-masukan yang bermanfaat untuk pelaksanaan perlindungan. Dalam kesempatan itu, sempat diluncurkan program pengintegrasian database system antara e-perlindungan Kemlu dan SiskoTKLN milik BNP2TKI. (sumber: detikNews.com)