Diplomasi Munafik ala Yahudi

Mengungkap Fakta Hubungan AS-Israel

Oleh: Paul Findley

(Mantan Anggota Kongres AS)

PENDAHULUAN

Konflik Arab-Israel sarat dengan konsekuensi-konsekuensi yang mendatangkan malapetaka bagi Amerika Serikat, dan kebanyakan dari kesulitan itu adalah karena ulahnya sendiri. Akibat buruknya jauh melampaui beban finansial dan ekonomi yang tercipta karena pemerintah AS terus menyumbangkan bermilyar-milyar dollar setiap tahun kepada Israel dan menghamburkan hasil pajak serta perdagangan untuk kepentingan negara itu. Konsekuensi terburuknya terletak pada kolusi AS dalam pelanggaran atas hak-hak asasi manusia yang mengerikan dan telah berlangsung lama, yang dilakukan Israel dalam skala luas.

Amerika Serikat mempertahankan peranan kunci dalam kontrol dan pemerasan Israel atas wilayah-wilayah yang dikuasai Tepi Barat, Jerusalem Timur, jalur Gaza, Lebanon Selatan, dan Dataran Tinggi Golan --yang kesemuanya adalah tanah milik bangsa Arab. Pemerintah AS terus memberikan dukungan finansial, diplomatik, dan militer sementara Isreal terus melanggar hukum-hukum internasional, menjalankan pemerintahan militer yang keras dan sering kali brutal atas hampir dua juta bangsa Arab, dan menutupi semua ini di balik perisai penipuan yang cermat.

Di samping bangsa Arab yang menderita, kerugian utama dari kolusi ini adalah nama baik Amerika di Timur Tengah. Rasa hormat kepada Amerika Serikat --yang pernah tertanam dalam-dalam dan tersebar luas di kalangan bangsa Arab maupun Israel-- tercampak sia-sia akibat ambisi para politisi AS yang memalukan dan tak habis-habisnya demi memenangkan simpati kelompok-kelompok pro Israel.

Kolusi itu tampak jelas dalam standar ganda yang diterapkan pemerintah AS dalam pelaksanaan resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB yang berkaitan dengan masalah Timur Tengah.

Ketika Irak menyerang dan mencaplok Kuwait pada 1990, Amerika Serikat mengorganisasi dan memimpin suatu serangan militer multinasional besar-besaran untuk membalas penaklukan itu di bawah sanksi PBB. Sebaliknya, pemerintah AS tidak berbuat apa-apa kecuali mengemukakan sepatah dua patah kata kecaman ketika Israel melakukan pelanggaran-pelanggaran besar terhadap hukum internasional.

Misalnya, Dewan Keamanan PBB telah memerintahkan Israel untuk menarik diri dari tanah bangsa Arab yang direbutnya bertahun-tahun lalu lewat tindak kekerasan bersenjata, mengutuk pencaplokan Israel atas Jerusalem Timur dan Dataran Tinggi Golan dan pembangunan perumahan bangsa Israel di wilayah-wilayah pendudukan, dan, yang paling mutakhir, pada 18 Desember 1992, menuntut agar Israel membatalkan pengusiran atas 413 orang Palestina (Resolusi Dewan Keamanan PBB no. 799).

Bukannya memimpin masyarakat internasional dalam aksi kekuatan politik, ekonomi, atau militer-untuk mengamankan tuntutan dewan agar Israel membatalkan pengusiran itu, Amerika Serikat justru bertindak sebaliknya. Ia meneruskan tanpa henti aliran bantuan finansial dan militer tanpa batas kepada negara penyerang tersebut. Pada waktu yang hampir bersamaan, tepat sebelum pelantikan Presiden Bill Clinton pada Januari 1993, pemerintahan Bush, sebagai tanggapan atas tindak pelanggaran yang jauh lebih kecil, memulai suatu kampanye militer melawan Irak karena pelanggarannya atas zona larangan terbang pasca perang. Raja Fahd dari Saudi Arabia menyesalkan standar ganda ini: resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB, tegasnya, "harus dihormati dan dilaksanakan, entah itu menyangkut situasi di wilayah Teluk atau dalam kasus Palestina..."¹

Nama baik AS terancam bahkan di Israel sendiri, di mana semakin banyak warganya yang beranggapan bahwa penerapan standar ganda AS merupakan penghalang bagi perdamaian. Mereka percaya bahwa dengan tidak adanya aliran bantuan finansial dan militer tanpa syarat dari Amerika Serikat, pemerintah mereka sejak jauh-jauh hari pasti telah menarik pasukannya dari wilayah-wilayah pendudukan dan menjalin hubungan yang normal dan damai dengan negara-negara Arab.

Kesulitan Amerika Serikat akan semakin menjadi beban dan ancaman ketika konflik Arab-Israel semakin meningkat, dengan tidak adanya perdamaian. Pusat konflik itu adalah pertemuan antara pengaruh-pengaruh agama, ekonomi, politik, dan militer yang sangat kompetitif, yang kesemuanya menyangkut kepentingan-kepentingan vital AS. Kepentingan-kepentingan itu mengangkangi dua pihak dan tidak dapat dicapai hanya dengan berpihak pada bangsa-bangsa Arab atau Israel saja.

Hanya Amerika Serikat yang mempunyai sumber-sumber yang diperlukan untuk menjaga kerja sama dari semua partai utama dalam konflik itu. Namun untuk bertindak secara efektif Amerika Serikat pertama-tama harus mengatasi dua penghalang besar, yang keduanya bersumber dari dalam negeri. Pertama, pengaruh besar yang dilancarkan oleh kepentingan-kepentingan pro Israel dalam perumusan kebijaksanaan Amerika Serikat di Timur Tengah. Kedua, topeng buatan yang secara polos dianggap oleh hampir semua orang Amerika sebagai Israel yang sejati. Para pendukung Israel memanfaatkan citra yang menyesatkan itu dengan sangat tangkas dalam program mereka untuk mempertahankan kolusi AS-Israel.

Jalan menuju suatu perdamaian yang adil di wilayah itu tidak mungkin dapat tampil dalam fokus yang jelas sebelum citra rekaan mengenai Israel dibongkar dan dijernihkan. Penilaian-penilaian yang tepat mengenai kebijaksanaan AS di masa mendatang harus didasarkan atas realitas, bukan omong kosong.

Mereka harus mempertimbangkan informasi yang paling lengkap dan akurat yang ada, termasuk profil yang tak memihak tentang Israel, dan melangkah dari penerimaan murni atas tanggung jawab yang dipikul Amerika Serikat bagi tindakan-tindakan Israel di masa lalu dan di masa sekarang.

Buku ini, saya yakin, dapat memenuhi kebutuhan kritis itu. Dengan membacanya, Anda akan ikut merasakan suatu pengalaman yang menggelisahkan: suatu pencarian panjang akan laporan yang meliputi perilaku ekspansionis dan struktur sosial Israel yang diskriminatif. Perjalanan itu sangat sulit, sebab kebenaran sering kali sukar ditangkap. Dalam hal ini, ia harus dipilih di antara begitu banyak informasi yang telah diterbitkan mengenai hubungan AS dengan Israel dan bangsa Palestina, yang kebanyakan keliru dan harus dibersihkan dari prasangka. Di samping itu, media populer-koran, buku, artikel, drama televisi dan film dokumenter, serta film layar lebar-sering kali hanya membicarakan sisi heroik sejarah Israel dan perilaku mutakhir, dengan mengabaikan atau menyembunyikan pelanggaran-pelanggaran yang terus dilakukannya atas hak-hak asasi manusia, kebijaksanaan ekspansionisnya, serta pelanggaran hukum internasional. (Misalnya, novel Leon Uris yang sangat populer pada 1950-an, Exodus, sesungguhnya didukung perusahaan humas New York milik Edward Gottlieb untuk "menciptakan sikap yang lebih simpatik terhadap Israel." Sebagai seorang ahli humas, Art Stevens menyimpulkan: "Novel itu lebih dapat mempopulerkan Israel kepada publik Amerika dibanding semua tulisan lain melalui media massa."²)

Saya kemukakan di sini suatu pengalaman unik dalam politik Timur Tengah. Saya bertugas selama dua puluh dua tahun sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat AS, dua belas tahun di antaranya di Departemen Luar Negeri Subkomisi Eropa dan Timur Tengah. Sepanjang tahun-tahun itu saya sering mencela pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Israel atas hak-hak asasi manusia dan agresi militernya, namun saya tidak pernah sekali pun memberikan suara menentang undang-undang yang memberikan sarana pada Israel untuk melaksanakan tindakan-tindakan salah tersebut. Dalam beberapa kesempatan saya mendesak pemerintahan Carter untuk menunda semua bantuan, tapi ketika keputusan dibacakan di dalam komisi dan di majelis DPR mengenai undang-undang dasar bagi bantuan, saya selalu setuju. Ketika kini saya menyesali kemunafikan untuk meneruskan bantuan AS kepada Israel sementara mengecam pelanggaran-pelanggarannya atas hak-hak asasi manusia, saya merenungkan ulah saya itu dengan sedih.

Tahun-tahun yang saya jalani sebagai anggota kongres memberi saya untuk pertama kalinya suatu kesadaran akan politik Timur Tengah. Melalui perjalanan ke luar negeri dan berbagai acara dengar pendapat resmi serta pertemuan-pertemuan pribadi, saya berbicara langsung dengan semua pemimpin utama yang menyusun kebijaksanaan di wilayah itu. Di antara tokohtokoh yang saya kenal itu adalah para pejabat kelompok-kelompok pelobi, yang kebanyakan di antaranya diorganisasi oleh para warga negara AS yang mempunyai ikatan etnis dengan Timur Tengah, termasuk American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), organisasi kuat yang bekerja untuk kepentingan negara Israel di Capitol Hill. Pengalaman saya juga mencakup pencalonan dalam dua belas putaran pemilihan federal. Dalam dua pemilihan terahir, saya menyadari bahwa diri saya merupakan sasaran utama dari kelompok-kelompok lobi pro Israel. Kampanye-kampanye itu memberikan wawasan baru mengenai faktor-faktor dalam negeri yang mempengaruhi kebijaksanaan luar negeri. Ketika saya meninggalkan Kongres pada Januari 1983, dengan polos saya menganggap diri saya sebagai semacam ahli mengenai Israel dan negara-negara Arab.

Pendidikan saya dimulai dengan sungguh-sungguh ketika, setelah meninggalkan Kongres, saya memulai riset untuk buku saya They Dare to Speak Out: People and Institutions Confront Israel's Lobby.³ Saya segera menyadari bahwa pengalaman saya sebagai anggota Kongres hanya memberikan pandangan sekilas mengenai jaringan kerja yang digunakan oleh para pendukung Israel untuk mempengaruhi penyusunan kebijaksanaan Timur Tengah maupun persepsi publik atas Israel.

Pengaruh ini menyusup ke segenap sendi pemerintahan dan ke dalam hampir semua aspek kehidupan, pribadi maupun umum, di seluruh Amerika Serikat. Di Capitol Hill pengaruh itu demikian kuatnya sehingga tidak pernah ada perdebatan menyangkut konflik Arab-Israel. Kecuali Senator Robert C. Byrd dari Virginia Barat dan Bob Dole dari Kansas serta para Wakil James A. Traficant, Jr. dari Ohio dan Nick Joe Rahall dari Virginia Barat, tidak ada satu pun dari anggota kedua dewan itu yang secara berlarut-larut mempertanyakan perilaku Israel. Sebagai mantan Wakil Menteri Luar Negeri, George W. Ball berkomentar: "Mengenai kebijaksanaan Timur Tengah, Kongres berlaku seperti sekawanan anjing pudel yang terlatih, melompat-lompat melalui simpai yang dipegang oleh lobi Israel."⁴

Setiap tahun Kongres AS menyumbangkan pada Israel sebanyak $1000 untuk setiap pria, wanita, dan anak Israel. Tidak soal sekeras apa pun Kongres memotong pos-pos lain dalam anggaran belanja federal, hadiah-hadiah untuk Israel terus mengalir tanpa amandemen yang restriktif atau bisik-bisik pertentangan. Tahun-tahun yang saya lalui di Capitol Hill mendorong saya untuk berkesimpulan bahwa di sana bantuan kepada Israel lebih keramat bahkan dibanding Jaminan Sosial dan Perawatan Kesehatan.

Pengaruh Israel hampir sama besarnya di cabang eksekutif. Donald McHenry, seorang diplomat karier yang dihormati dan mantan duta besar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengemukakan penilaian yang suram ini: "Akibat pengaruh lobi [Israel], pemerintah kita tidak dapat memenuhi kepentingan nasionalnya sendiri di Timur Tengah."⁵

They Dare to Speak Out menjelaskan bagaimana kekuatan lobi ditanamkan dan dipertahankan --dan mengapa. Tanggapan terhadap penerbitan buku itu-- penjualannya melebihi 210.000 eksemplar --hampir sama mengejutkannya dengan fakta-fakta yang diketengahkannya. Tentang tulisan ini, lebih dari seribu orang pembaca telah mengirimkan pesan-pesan lewat surat dan telepon. Sebagian mengadakan perjalanan melintasi negeri ini ke rumah saya di wilayah barat-tengah. Semuanya merasa terganggu dan ingin membantu melonggarkan cengkeraman lobi itu dalam penyusunan kebijaksanaan Timur Tengah. Banyak di antara para pembaca ini yang menjadi anggota pendiri Council for the National Interest, sebuah organisasi nirlaba dan nonpartisan yang berpusat di Washington dan didirikan pada 1989. Tujuan utamanya adalah mengerahkan dukungan pada tingkat masyarakat atas kebijaksanaan-kebijaksanaan yang mengutamakan kepentingan nasional Amerika di Timur Tengah (lihat Lampiran).

Surat-surat dan telepon-telepon itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan penting. Apakah Israel itu demokratis? Mengapa Perserikatan Bangsa-bangsa menyamakan Zionisme dengan rasisme? Apakah Israel terbuka bagi semua pengungsi? Apakah Israel penting bagi keamanan AS? Apakah Israel membayar utang-utangnya pada Amerika Serikat? Apakah para warga negara Arab diperlakukan sama dengan warga negara Yahudi? Apakah pendudukan militer Israel atas Tepi Barat dan jalur Gaza merupakan suatu pelanggaran atas hukum internasional? Bagaimana Israel menjustifikasi kontrolnya atas orang-orang Palestina yang hidup di sana? Pihak mana yang memulai perang Arab-Israel? Apakah Amerika Serikat mempunyai kewajiban moral untuk membantu Israel dengan masalah-masalah yang dihadapinya, terutama pemukiman para imigran Yahudi dari bekas republik-republik Soviet?

Kebanyakan orang Amerika, yang terpengaruh oleh citra keliru yang telah diciptakan para pendukung Israel, barangkali akan menjawab begini: "Israel adalah demokrasi yang menentang rasisme, memperlakukan semua warga negaranya dengan adil, membayar utang-utangnya pada pemerintah AS dengan segera, telah menganut nilai-nilai yang sama dengan Amerika, dan penting kedudukannya bagi keamanan AS. Karena Amerika Serikat membantu kelahiran Israel dan mendorong imigrasi, maka ia mempunyai kewajiban moral untuk membantu Israel mengatasi masalah-masalahnya. Israel memerangi bangsa Arab hanya jika diserang. Ia harus mempertahankan kontrol ketat di Tepi Barat dan Jalur Gaza sebab orang-orang Palestina yang tinggal di sana ingin menghancurkan Israel." Jawaban-jawaban saya bertentangan dengan pandangan-pandangan ini. Tetapi sementara saya yakin bahwa pendapat-pendapat saya mempunyai landasan kuat, saya belum siap dengan sumber-sumber dasarnya. Saya juga tidak dapat menemukannya dalam buku mana pun.

Sementara meneruskan riset saya setelah terbitnya edisi revisi dari They Dare to Speak Out pada 1989, saya mendapati sejumlah besar pernyataan yang telah diterima secara luas mengenai hakikat Israel dan hubungannya dengan Amerika Serikat yang terbukti keliru melalui dokumen-dokumen yang otoritatif. Jelas bahwa diterimanya pikiran-pikiran yang keliru mengenai Israel bukanlah suatu kebetulan. Tetapi adalah hasil kerja dari banyak orang yang telah mengerahkan tenaga mereka untuk melaksanakan tugas itu dengan penuh kegigihan dan tanggung jawab.

Dorongan untuk mendukung omong kosong-omong kosong ini muncul, setidaknya sebagian, dari rasa hormat orang-orang Yahudi dan Kristen pada Israel. Pendirian negara Israel pada 1948 merupakan prestasi utama agama Yahudi dalam sejarah masa kini, tahun-tahun puncak di mana "tahun depan di Jerusalem" menjadi seruan pemersatu dan impian banyak orang Yahudi di seluruh dunia. Seruan itu semakin bergema setelah terjadinya penindasan kejam dan pembunuhan besar-besaran terhadap orang-orang Yahudi oleh kaum Nazi Jerman selama Perang Dunia II. Contoh seram dari kejahatan pemusnahan bangsa Yahudi ini akan selalu mendapat perhatian publik dengan dibukanya Museum Holocaust baru di dekat Monumen Washington di Washington, D.C. Namun sungguh ironis bahwa usaha sistematis Nazi Jerman untuk menghancurkan bangsa Yahudi di Eropa, yang bukan merupakan tanggung jawab langsung pemerintah AS, menjadi subjek peringatan nasional, sementara kejadian-kejadian yang atasnya pemerintah kita harus menerima tanggung jawab penuh --perbudakan, pembunuhan atas orang-orang Indian Amerika, dan kini pelanggaran atas hak-hak asasi bangsa Arab oleh Israel-- justru diabaikan.

Meskipun pendirian Israel ditentang keras oleh banyak tokoh terkemuka Yahudi di Amerika Serikat dan kejahatannya tetap menjadi topik pemikiran yang meluas di kalangan masyarakat Yahudi di sana, Israel tetap bercahaya di hati orang-orang Yahudi lainnya. Negara Yahudi dipandang sebagai suatu tempat berlindung di mana bangsa Yahudi dapat merasa aman dari datangnya gelombang perasaan anti-Semit di masa mendatang. Sebuah survei yang dibuat pada 1983 mengenai orang-orang Yahudi Amerika mencatat: "Perhatian pada Israel masih ditunjukkan dengan menghadiri Passover Seder dan dengan menyalakan lilin-lilin Hanukkah sebagai ungkapan kesetiaan Yahudi Amerika yang paling populer."⁶ Rabbi Arthur Hertzberg sampai pada kesimpulan serupa: "Rasa memiliki orang-orang Yahudi di seluruh dunia, di mana Israel merupakan pusatnya, merupakan perasaan keagamaan, namun tampaknya itu juga dirasakan oleh orang-orang Yahudi yang menganggap diri mereka sekular atau ateis."⁷

Cendekiawan Irving Kristol mengakui kepeduliannya pada Israel di halaman-halaman The Wall Street Journal: "Mengapa saya begitu terpengaruh? Saya bukan seorang Yahudi Ortodoks, dan tidak terlalu taat. Saya bukan seorang Zionis dan saya merasa bahwa dua kali kunjungan saya ke Israel tidak terlalu menggembirakan." Namun dia mengaku sangat peduli pada Israel sebab dia merasakan "jauh di lubuk hati bahwa apa yang terjadi pada Israel akan menentukan bagi sejarah Yahudi, dan bagi jenis kehidupan yang akan dijalani oleh cucu-cucu dan cicit-cicit saya."⁸

Di tahun-tahun belakangan ini Israel dianggap lebih dari sekadar tempat mengungsi. Ralph Numberger, sarjana lain dan pengamat kritis agama Yahudi, mencatat adanya penurunan tajam peran serta Yahudi dalam kebaktian agama dan menyimpulkan: "Bagi banyak orang Yahudi Amerika, Israel telah menggantikan Yahudi sebagai agama mereka."⁹ Akibatnya Israel menjadi fokus pengabdian yang kukuh dan tidak kritis bagi para pemimpin organisasi-organisasi Yahudi tradisional Amerika.

Tetapi masih ada perkecualian. Di kalangan akademis, bisnis, dan jurnalis, sejumlah profesional Yahudi terkemuka berbicara dan menulis tentang Israel dengan terus terang, seimbang, dan peka. Di antaranya Anthony Lewis, Mike Wallace, Roberta Feuerlicht, Rita Hauser, Milton Viorst, Seymour M. Hersh, Michael Lerner, Noam Chomsky, dan Philip Klutznick. Mereka memberikan sumbangan berharga pada wacana publik mengenai kebijaksanaan Timur Tengah. Namun terkadang suara-suara mereka tidak dapat didengar akibat dengungan mantra-mantra dari orang-orang Amerika yang penilaiannya tersaput awan kegairahan emosional.

Israel juga mendapatkan dukungan politik sangat besar dari berjuta-juta orang Kristen fundamentalis yang dibutakan oleh keyakinan untuk menerima pikiran-pikiran keliru mengenai Israel. Mereka percaya bahwa orang-orang Israel masa kini mewarisi hak istimewa dari Tuhan yang dimiliki orang-orang Israel di masa diwahyukannya Kitab Injil. Mereka berpendapat bahwa Israel harus dijaga agar tetap kuat sebagai bagian dari rencana Tuhan untuk "akhir zaman" yang diramalkan dalam Kitab Injil. Mereka mengabaikan landasan-landasan sektarian anti-Semit dan anti-Katolik dari sistem keyakinan apokaliptis ini, yang meramalkan kehancuran semua bangsa, termasuk Yahudi, yang tidak "dilahirkan kembali" sebagai penganut agama Kristen.¹⁰

Orang-orang Kristen fundamentalis dan orang-orang Yahudi yang menerima Israel sebagai agama mereka tampaknya terpaksa membelanya dari semua kritik. Dalam semangat mereka, sering kali mereka salah menuduh para kritikus Israel sebagai anti-Semit atau "orang-orang Yahudi yang membenci diri sendiri." Akibatnya timbullah intimidasi. Kebebasan berbicara diberangus dan telah yang mendalam serta penilaian yang bijaksana dihalangi. Sebaliknya, diskusi terbuka mengenai kelemahan-kelemahan Israel lazim dilakukan para warga negaranya. Pers Ibrani, forum utama bagi perdebatan bangsa Israel, dipenuhi laporan-laporan yang terus terang tentang kesalahan tindakan pemerintah Israel, namun semua ini jarang dikutip di Amerika Serikat.

Yang juga dapat kita temukan di kalangan para pembela Israel adalah orang-orang yang tidak mempunyai motivasi agama tetapi percaya bahwa negara Israel melindungi kepentingan-kepentingan militer, ekonomi, atau politik vital Amerika di wilayah itu. Selama bertahun-tahun, mereka menganggap Israel sebagai benteng pertahanan melawan intervensi Soviet. Kini mereka melihatnya, secara keliru menurut pendapat saya, sebagai suatu lawan efektif bagi kejahatan radikalisme agama yang berpusat di Iran dan ancaman militer yang telah ditunjukkan oleh Saddam Hussein dari Irak.

Kebanyakan omong kosong Israel merupakan hasil karya para partisan agama, baik Yahudi maupun Kristen, yang mengulang-ulang omongan kosong ini sedemikian seringnya dari tahun ke tahun sehingga semuanya diterima hampir secara universal sebagai realitas. Bagi sebagian besar orang Amerika, rangkaian mitos-mitos ini menegaskan kedudukan Israel dan membuat bantuan ekonomi, politik, dan militer AS tetap mengalir.

Dalam buku ini, saya mencatat setiap pernyataan seorang tokoh terkemuka dan kemudian menelaah dan membuktikan kebohongannya dengan mengemukakan fakta-fakta yang secara cermat dilaporkan dan dijelaskan dalam catatan publik, sebagian besar dari sumber-sumber Israel. Gambaran tentang Israel yang kemudian tampil, yang didukung oleh fakta-fakta dan bukannya mitos-mitos, akan membuka mata banyak pembaca.

Jika sejarah konflik Arab-Israel ditulis di masa sekarang, akan tercatat bahwa sebagian besar warga negara AS, baik yang beragama Kristen maupun Yahudi, tidak akan bersuara mengenai kebijaksanaan-kebijaksanaan tidak manusiawi yang dilaksanakan oleh Israel atau secara langsung terlibat dalam pelaksanaannya. Maksud buku ini adalah memberikan informasi yang akan mengilhami para pembaca yang bijaksana agar menuntut perubahan.

KLAIM-KLAIM ISRAEL ATAS PALESTINA

Israel mendasarkan klaim-klaimnya untuk mendirikan sebuah negara di Palestina atas tiga sumber utama: warisan Perjanjian Lama dari Kitab Injil,¹ Deklarasi Balfour yang diumumkan Inggris Raya pada 1917, dan pembagian Palestina menjadi negara Arab dan negara Yahudi yang direkomendasikan oleh Majelis Umum PBB pada 1947.

OMONG KOSONG

    "Atas dasar hak alamiah dan hak kesejarahan kita... dengan ini [kami] memproklamasikan berdirinya sebuah Negara Yahudi di Tanah Israel-Negara Israel." --Deklarasi Kemerdekaan Israel, 19482

FAKTA

Menurut sejarah, bangsa Yahudi bukanlah penduduk pertama Palestina, pun mereka tidak memerintah di sana selama masa pemerintahan bangsa-bangsa lain. Para ahli arkeologi modern kini secara umum sepakat bahwa bangsa Mesir dan bangsa Kanaan telah mendiami Palestina sejak masa-masa paling kuno yang dapat dicatat, sekitar 3000 SM hingga sekitar 1700 SM.3 Selanjutnya datanglah penguasa-penguasa lain seperti bangsa-bangsa Hyokos, Hittit, dan Filistin. Periode pemerintahan Yahudi baru dimulai pada 1020 SM dan berlangsung hingga 587 SM. Orang-orang Israel kemudian diserbu oleh bangsa-bangsa Assyria, Babylonia, Yunani, Mesir, dan Syria hingga Hebrew Maccabeans meraih kembali sebagian kendali pemerintahan pada 164 SM. Tetapi, pada 63 SM Kekaisaran Romawi menaklukkan Jerusalem dan pada 70 M menghancurkan Kuil Kedua dan menyebarkan orang-orang Yahudi ke negeri-negeri lain. Ringkasnya, bangsa Yahudi kuno menguasai Palestina atau sebagian besar darinya selama kurang dari enam ratus tahun dalam kurun waktu lima ribu tahun sejarah Palestina yang dapat dicatat --lebih singkat dibanding bangsa-bangsa Kanaan, Mesir, Muslim, atau Romawi.4 Komisi King-Crane AS menyimpulkan pada 1919 bahwa suatu klaim "yang didasarkan atas pendudukan pada masa dua ribu tahun yang lalu tidak dapat dipertimbangkan secara serius."5

Pada 14 Mei 1948, sekitar tiga puluh tujuh orang menghadiri pertemuan Tel Aviv di mana kemerdekaan Israel dinyatakan sebagai "hak alamiah dan historis." Namun para kritikus menuduh bahwa aksi mereka tidak mempunyai kekuatan yang mengikat dalam hukum internasional sebab mereka tidak mewakili mayoritas penduduk pada waktu itu. Sesungguhnya, hanya satu orang di antara mereka yang dilahirkan di Palestina; tiga puluh lima orang berasal dari Eropa dan seorang dari Yaman. Tegas sarjana Palestina Issa Nakhleh: "Minoritas Yahudi tidak berhak untuk menyatakan kemerdekaan suatu negara di atas wilayah yang dimiliki oleh bangsa Arab Palestina."6

OMONG KOSONG

    "'Sertifikat kelahiran' internasional Israel disahkan oleh janji dalam Kitab Injil." --AIPAC,*) 1927

FAKTA

Klaim-klaim tentang dukungan ilahiah atas ambisi-ambisi kesukuan maupun kebangsaan sangat lazim ditemukan di masa kuno. Bangsa-bangsa Sumeria, Mesir, Yunani, dan Romawi semuanya menyitir wahyu-wahyu ilahi untuk penaklukan-penaklukan mereka. Sebagaimana dicatat oleh ahli sejarah Frank Epp: "Setiap fenomena dan proses kehidupan dianggap sebagai hasil campur tangan dewa atau dewa-dewa... bahwa sebuah negeri yang baik telah dijanjikan kepada bangsa yang lebih baik oleh dewa-dewa yang lebih tinggi."8 Tidak ada pengadilan atau badan dunia di masa sekarang ini yang akan menganggap sah suatu hak pemilikan yang didasarkan atas klaim yang dinyatakan berasal dari Tuhan.9 Bahkan bagi mereka yang mengartikan restu Injil secara harfiah sebagai restu dari Tuhan, para ahli Injil seperti Dr. Dewey Beegle dari Wesley Theological Seminary menyatakan bahwa bangsa Yahudi kuno tidak berhasil mematuhi perintah-perintah Tuhan dan karenanya kehilangan janji itu.10

OMONG KOSONG

"Hak [bangsa Yahudi untuk melakukan restorasi nasional di Palestina] diakui oleh Deklarasi Balfour." --Deklarasi Kemerdekaan Israel, 194811

FAKTA

Deklarasi Balfour secara sengaja tidak mendukung pendirian suatu bangsa Yahudi. Deklarasi itu termuat dalam sebuah surat yang dikirimkan oleh Menteri Luar Negeri Inggris Arthur James Balfour kepada Lord Rothschild, presiden Federasi Zionis Inggris, pada 2 November 1917. Deklarasi itu telah disetujui oleh kabinet Inggris dan dikatakan: "Pemerintah menyetujui didirikannya sebuah tanah air bagi bangsa Yahudi di Palestina, dan berusaha sebaik-baiknya untuk melancarkan pencapaian tujuan ini, setelah dipahami secara jelas bahwa tidak akan dilakukan sesuatu yang dapat merugikan hak-hak sipil dan hak-hak keagamaan komunitas non-Yahudi yang ada di Palestina, atau hak-hak dan status politik yang dinikmati oleh bangsa Yahudi di setiap negeri lain."12 Pada 1939 British White Paper secara khusus menyatakan bahwa Inggris "tidak bermaksud mengubah Palestina menjadi sebuah Negara Yahudi yang bertentangan dengan kehendak penduduk Arab di negeri itu."13

OMONG KOSONG

"[Palestina adalah] tanah air tanpa rakyat bagi rakyat [Yahudi) yang tidak bertanah air." --Israel Zangwill, Zionis senior, c. 189714

FAKTA

Ketika Deklarasi Balfour diumumkan pada 1917 ada kira-kira 600.000 orang Arab di Palestina dan kira-kira 60.000 orang Yahudi.15 Lebih dari tiga puluh tahun selanjutnya rasio itu menyempit ketika imigrasi Yahudi bertambah, terutama akibat adanya kebijaksanaan anti-Semit Adolf Hitler. Namun, menjelang akhir 1947 ketika PBB berencana untuk membagi Palestina, bangsa Arab masih merupakan penduduk mayoritas, dengan jumlah orang Yahudi mencapai hanya sepertiganya --608.225 orang Yahudi berbanding 1.237.332 orang Arab.16 Ketika Max Nordau, seorang Zionis senior dan sahabat Zangwill, mengetahui pada 1897 bahwa ada penduduk asli Arab di Palestina, dia berseru: "Aku tidak tahu itu! Kita tengah melakukan suatu kezaliman!"17

Penduduk Palestina bukan hanya sudah ada di sana, mereka bahkan telah menjadi masyarakat mapan yang diakui oleh bangsa-bangsa Arab lainnya sebagai "bangsa Palestina." Bangsa itu terdiri atas golongan-golongan intelektual dan profesional terhormat, organisasi-organisasi politik, dengan ekonomi agraria yang tengah tumbuh dan berkembang menjadi cikal bakal industri modern.18 Kata ilmuwan John Quigley: "Penduduk Arab telah mapan selama beratus-ratus tahun. Tidak ada migrasi masuk yang berarti dalam abad kesembilan belas."19

OMONG KOSONG

"Atas dasar... resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan ini [kami] memproklamasikan berdirinya sebuah Negara Yahudi di Tanah Israel --Negara Israel." --Deklarasi Kemerdekaan Israel, 194820

FAKTA

Hanya karena tekanan kuat dari pemerintahan Truman sajalah maka Rencana Pembagian PBB diluluskan oleh Majelis Umum pada 29 November 1947, dengan perolehan suara 33 lawan 13 dan dengan 10 abstain dan 1 absen. Di antara bangsa-bangsa yang mengalah pada tekanan AS adalah Prancis, Ethiopia, Haiti, Liberia, Luksemburg, Paraguay, dan Filipina.21 Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Sumner Welles menulis: "Melalui perintah langsung dari Gedung Putih setiap bentuk tekanan, langsung maupun tak langsung, dibawa untuk disampaikan oleh para pejabat Amerika kepada negara-negara di luar dunia Muslim yang diketahui belum menentukan sikap atau menentang pembagian itu. Para wakil dan perantara dikerahkan oleh Gedung Putih untuk memastikan bahwa suara mayoritas akan terus dipertahankan."22

Rencana pembagian, yang dinamakan Resolusi 181, membagi Palestina antara "negara-negara Arab dan Yahudi yang merdeka dan Rezim Internasional Istimewa untuk Kota Jerusalem."23 Calon Menteri Luar Negeri Israel Moshe Sharett mengatakan bahwa resolusi itu mempunyai "kekuatan mengikat," dan Deklarasi Kemerdekaan Israel mengutipnya tiga kali sebagai dasar kebenaran yang sah bagi berdirinya negara itu.24 Namun Majelis Umum, tidak seperti Dewan Keamanan, tidak mempunyai kuasa lebih dari membuat rekomendasi. Ia tidak dapat mendesakkan rekomendasi-rekomendasinya, pun rekomendasi-rekomendasi itu tidak mengikat secara hukum kecuali untuk masalah-masalah internal PBB.25

Bangsa Palestina, yang memang berhak, menolak rencana pembagian itu sebab rencana tersebut memberikan pada bangsa Yahudi lebih dari separuh Palestina, meskipun dalam kenyataannya mereka itu hanyalah sepertiga penduduk dan hanya memiliki 6,59 persen tanah.26 Di samping itu, bangsa Palestina berkeras bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak mempunyai hak yang sah untuk merekomendasikan pembagian jika mayoritas penduduk Palestina menantangnya. Sekalipun demikian, dengan menolak pembagian tidak berarti bangsa Palestina menolak klaim mereka sendiri sebagai suatu bangsa merdeka. Yang mereka tentang adalah negara Yahudi yang didirikan di atas tanah Palestina, bukan hak orang-orang Yahudi sebagai suatu bangsa.

Pemimpin Yahudi David Ben-Gurion menasihati para koleganya untuk menerima pembagian itu sebab, katanya pada mereka, "dalam sejarah tidak pernah ada suatu persetujuan final --baik yang berkaitan dengan rezim, dengan perbatasan-perbatasan, dan dengan persetujuan-persetujuan internasional."27

Salah seorang perintis Zionis besar, Nahum Goldmann, mengungkapkan sikap pragmatis dengan cara berbeda: "Tidak ada harapan bagi sebuah negara Yahudi yang harus menghadapi 50 tahun lagi untuk berjuang melawan musuh-musuh Arab."28

OMONG KOSONG

    "Aslinya Palestina mencakup Yordania." Ariel Sharon, Menteri Perdagangan Israel, 198929

FAKTA

Dalam sejarah panjang Imperium Islam/Usmaniah, Palestina tidak pernah berdiri sebagai suatu unit geopolitik atau administratif yang terpisah. Ketika daerah di Laut Tengah bagian timur antara Lebanon dan Mesir diambil alih oleh Inggris Raya dari Turki pada akhir Perang Dunia I, bagian-bagian tertentu dari apa yang disebut Palestina berada di bawah wilayah administrasi Beirut sementara Jerusalem menjadi sanjak, sebuah distrik otonom.30 Daerah di sebelah timur sungai Yordan --Transyordan-- adalah, dalam kata-kata sarjana Universitas Tel Aviv Aaron Klieman, "sesungguhnya merupakan terra nullius di bawah kekuasaan bangsa Turki dan dibiarkan tanpa kepastian dalam pembagian Imperium Usmaniah."31

Dalam memulai mandat di Palestina atas nama Liga Bangsa-bangsa pada 1922, Inggris mendapatkan Palestina dan Transyordan ke arah timur hingga Mesopotamia, yang menjadi Irak. Sekarang wilayah yang sama berarti mencakup Israel, Yordania, Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Jerusalem. Pada Desember 1922, Inggris menyatakan pengakuannya atas "eksistensi suatu Pemerintahan konstitusional yang merdeka di Transyordan." Dan pada 1928 dinyatakan secara khusus bahwa Palestina adalah daerah di sebelah barat sungai Yordan.32 Hanya di Palestina sajalah Inggris beranggapan bahwa janjinya dalam Deklarasi Balfour dapat diterapkan untuk membantu mendirikan suatu tanah air Yahudi. (klik disini baca selanjutnya)

Catatan kaki:

1 Lihat, misalnya, Kitab Kejadian 15:18, 'Pada hari itu Tuhan membuat perjanjian dengan Ibrahim melalui firman, 'Untuk keturunanmu Aku berikan tanah ini, dari sungai Mesir hingga sungai besar, sungai Efrat.'"

2 Ben-Gurion, Israel, 80. Teks deklarasi itu dicetak kembali di hlm. 79-81.

3 Bright, A History of Israel, 17-18. Lihat juga Nakhleh, Encyclopedia of the Palestine Problem, 953-70.

4 Epp, Whose land is Palestine?, 39-40. Juga lihat The New Oxford Annotated Bible, 1549-50; Beatty, Arab and Jew in the Land of Canaan, 85.

5 Grose, Israel in the Mind of America, 88-89. Kutipan-kutipan dari laporan Komisi King-Crane terdapat dalam Khalidi, From Haven to Conquest, 213-18, dan Laqueur dan Rubin, The Israel-Arab Reader, 34-42.

6 Nakhleh, Encyclopedia of the Palestine Problem, 4.

*) AIPAC adalah American Israel Public Affairs Committe, lobi utama yang mendukung Israel di Amerika Serikat

7 Bard dan Himelfarb, Myths and Facts, 1.

8 Epp, Whose Land Is Palestine?, 38, 41.

9 Guillaume, Zionists and the Bible, 25-30, dicetak ulang dalam Khalidi, From Haven to Conquest. Lihat juga Nakhleh, Encyclopedia of the Palestine Problem, 953-70.

10 Dewey Beegle, wawancara dengan penulis, 12 Januari 1984.

11 Ben-Gurion, Israel, 80.

12 Sanders, The High Walls of Jerusalem, 612-13.

13 Sachar, A History of Israel, 222.

14 Dikutip dalam Elon, The Israelis, 149.

15 Palestine: Blue Book, 1937 (Jerusalem: Government Printer, 1937), dikutip dalam Epp, Whose Land Is Palestine?, 144. Lihat juga Khalidi, From Haven to Conquest, Lampiran 1.

16 Perserikatan Bangsa-Bangsa, laporan subkomite kepada Komite Khusus untuk Palestina, A/AC al/32, dicetak ulang dalam Khalidi, From Haven to Conquest, 675.

17 Sachar, A History of Israel,163.

18 Said et al., "A Profile of the Palestinian People," dalam Said dan Hitchens, Blaming the Victimis,135-37.

19 Quigley, Palestine and Israel, 73. Lihat juga Khalidi, Before Their Diaspora; Nakhleh, Encyclopedia of the Palestine Problem, terutama Bab 1 dan Bab 2.

20 Ben-Gurion, Israel, 80.

21 Sheldon L. Richman, "'Ancient History': U.S. Conduct in the Middle East since World War II and the Folly of intervention," pamflet Cato Institute, 16 Agustus 1991.

22 Welles, We Need Not Fail, dikutip dalam ibid. Lihat juga Muhammad Zafrulla Khan, "Thanksgiving Day at Lake Success, November 17, 1947;" Carlos P. Romulo, "The Philippines Changes Its Vote;" dan Kermit Roosevelt, "The Partition of Palestine: A Lesson in Pressure Politics," semuanya dalam Khalidi, From Haven to Conquest, 709-22, 723-26, 727-30, secara berturut- turut.

23 Teks Resolusi 181 (II) terdapat dalam Tomeh, United Nations Resolutions on Palestine and the Arab-Israeli Conflict, 1: 4-14.

24 Mallison dan Mallison, The Palestine Problem in International Law and World Order, 171.

25 Quigley, Palestine and Israel, 47.

26 Cattan, Palestine, the Arabs, and Israel, 29; John Ruedy, "Dinamics of Land Alienation," dalam Abu-Lughod, Transformation of Palestine, 125, 134; Said, The Question of Palestine, 98.

27 David Ben-Gurion, War Diaries, dikutip dalam Flapan, The Birth of Israel, 13.

28 Findley, They Dare to Speak Out, 273.

29 Sharon, Warrior, 246.

30 Ibrahim Abu-Lughod, "Territorially-based Nationalism and the Politics of Negation" dalam Said dan Hitchens, Blaming the Victims, 195.

31 Klieman, Foundations of British Policy in the Arab World, 68.

32 Ibid., 234-35. Lihat juga Fromkin, A Peace to End All Peace, 560.

Diplomasi Munafik ala Yahudi -

Mengungkap Fakta Hubungan AS-Israel oleh Paul Findley

Judul Asli: Deliberate Deceptions:

Facing the Facts about the U.S. - Israeli Relationship by Paul Findley

Terbitan Lawrence Hill Brooks, Brooklyn, New York 1993

Penterjemah: Rahmani Astuti, Penyunting: Yuliani L.

Penerbit Mizan, Jln. Yodkali No. 16, Bandung 40124

Cetakan 1, Dzulhijjah 1415/Mei 1995

Telp.(022) 700931 Fax.(022) 707038