Sebagai bagian dari kerja sama di bidang keamanan non-tradisional,
Indonesia menekankan pentingnya kerja sama regional dalam mengatasi
irregular movement of persons.
“Diperlukan political will untuk mengatasi irregular movement of persons secara komprehensif guna menghindari krisis kemanusiaan yang lebih buruk, termasuk bekerjasama dengan badan – badan internasional seperti UNHCR dan IOM.” kata Dirjen ASEAN di sesi Enhancing Security in East Asia through Terrorism Response di 13th Est Asia Forum (EAF) di Korea Selatan (20-21/5).
Di tingkat nasional, Indonesia menekankan pentingnya strategi nasional dengan menggunakan hard approach dan soft approach dalam memberantas terorisme.
Di tingkat regional, penting bagi ASEAN untuk mengimplementasikan ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT) dan ASEAN Comprehensive Plan of Action on Counter Terrorism, kerja sama melalui ASEANAPOL/Interpol serta mekanisme kerja sama kemitraan dengan mitra wicara ASEAN.
Indonesia juga menegaskan komitmen ASEAN dalam menanggulangi terorisme melalui ASEAN Foreign Ministers’ Statement on the Violence and Brutality Committed by Extremist Organisation in Iraq and Syria.
Pertemuan EAF ke-13 telah membahas isu keamanan non-tradisional dengan memberikan fokus pada 3 topik utama; soft security, terorisme dan climate change.
Isu keamanan non-tradisional bersifat cross borders sehingga upaya mengatasinya tidak hanya dapat dilakukan dengan peningkatan kapasitas nasional tetapi juga memperkuat kerja sama dengan negara-negara di kawasan. Selain itu, pemangku kepentingan terkait seperti pemerintah, akademisi dan sektor swasta perlu dilibatkan.
Kerangka kerja sama dalam mekanisme ASEAN dan sentralitas ASEAN dipandang sangat relevan dalam menanggulangi isu-isu keamanan tradisional di kawasan. Dalam kaitan ini, prakarsa ROK mengenai Northeast Asia Peace and Cooperation Initiative (NAPCI) diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Timur Laut (Northeast Asia) yang akan berdampak positif pada kawasan Asia Timur secara umum
Pertemuan EAF selama ini menjadi salah satu platform utama mekanisme kerja ASEAN Plus Three yang mendorong proses integrasi masyarakat Asia Timur dan menjaga perdamaian serta stabilitas kawasan. Pertemuan EAF diakui sebagai forum Track 1.5 yang melibatkan pemerintah, sektor swasta dan akademisi serta pemangku kepentingan lainnya dari negara – negara ASEAN Plus Three.
Penyelenggaraan pertemuan EAF ke-13 kali ini dilakukan paralel dengan pertemuan Jeju Forum 2015 yang dihadiri oleh Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudoyono serta Mantan Menteri Luar Negeri, Nur Hassan Wirajuda. (sumber: Ditjen KSA)
“Diperlukan political will untuk mengatasi irregular movement of persons secara komprehensif guna menghindari krisis kemanusiaan yang lebih buruk, termasuk bekerjasama dengan badan – badan internasional seperti UNHCR dan IOM.” kata Dirjen ASEAN di sesi Enhancing Security in East Asia through Terrorism Response di 13th Est Asia Forum (EAF) di Korea Selatan (20-21/5).
Di tingkat nasional, Indonesia menekankan pentingnya strategi nasional dengan menggunakan hard approach dan soft approach dalam memberantas terorisme.
Di tingkat regional, penting bagi ASEAN untuk mengimplementasikan ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT) dan ASEAN Comprehensive Plan of Action on Counter Terrorism, kerja sama melalui ASEANAPOL/Interpol serta mekanisme kerja sama kemitraan dengan mitra wicara ASEAN.
Indonesia juga menegaskan komitmen ASEAN dalam menanggulangi terorisme melalui ASEAN Foreign Ministers’ Statement on the Violence and Brutality Committed by Extremist Organisation in Iraq and Syria.
Pertemuan EAF ke-13 telah membahas isu keamanan non-tradisional dengan memberikan fokus pada 3 topik utama; soft security, terorisme dan climate change.
Isu keamanan non-tradisional bersifat cross borders sehingga upaya mengatasinya tidak hanya dapat dilakukan dengan peningkatan kapasitas nasional tetapi juga memperkuat kerja sama dengan negara-negara di kawasan. Selain itu, pemangku kepentingan terkait seperti pemerintah, akademisi dan sektor swasta perlu dilibatkan.
Kerangka kerja sama dalam mekanisme ASEAN dan sentralitas ASEAN dipandang sangat relevan dalam menanggulangi isu-isu keamanan tradisional di kawasan. Dalam kaitan ini, prakarsa ROK mengenai Northeast Asia Peace and Cooperation Initiative (NAPCI) diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Timur Laut (Northeast Asia) yang akan berdampak positif pada kawasan Asia Timur secara umum
Pertemuan EAF selama ini menjadi salah satu platform utama mekanisme kerja ASEAN Plus Three yang mendorong proses integrasi masyarakat Asia Timur dan menjaga perdamaian serta stabilitas kawasan. Pertemuan EAF diakui sebagai forum Track 1.5 yang melibatkan pemerintah, sektor swasta dan akademisi serta pemangku kepentingan lainnya dari negara – negara ASEAN Plus Three.
Penyelenggaraan pertemuan EAF ke-13 kali ini dilakukan paralel dengan pertemuan Jeju Forum 2015 yang dihadiri oleh Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudoyono serta Mantan Menteri Luar Negeri, Nur Hassan Wirajuda. (sumber: Ditjen KSA)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar